WARTA NUSANTARA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyuarakan kekesalannya terhadap penggunaan anggaran sebesar Rp6,2 triliun yang digunakan untuk pembuatan ribuan aplikasi di berbagai instansi pemerintahan. Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa pembengkakan anggaran tersebut terjadi karena terus menerus dibuatnya aplikasi baru oleh berbagai instansi pemerintah. Ia menyoroti bahwa setiap kali terjadi pergantian kepala instansi atau kepala daerah, seringkali diikuti dengan pembuatan instansi baru yang berimbas pada pembuatan aplikasi baru pula.
“Tadi 27 ribu aplikasi yang ada. Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi,” ujar Jokowi saat peluncuran INA Digital di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/5).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orientasi pemerintah dalam hal pengelolaan anggaran seringkali cenderung ke arah proyek-proyek baru, termasuk pembuatan aplikasi, yang dianggapnya tidak produktif. Dalam konteks ini, Presiden Jokowi menyatakan keputusan untuk menghentikan dan tidak melanjutkan lagi pembuatan aplikasi baru tersebut.
Inisiatif Integrasi Digitalisasi Pelayanan Publik
Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Jokowi menggagas pengintegrasian digitalisasi pelayanan publik. Upaya ini diwujudkan dengan penunjukan Perum Peruri sebagai Govtech Indonesia, sebuah langkah strategis dalam mengarahkan pengelolaan teknologi informasi pemerintah untuk lebih efisien dan efektif.
Peluncuran Super Apps INA Digital
Kebijakan tersebut juga diikuti dengan peluncuran super aplikasi INA Digital. Aplikasi ini dirancang untuk menjadi satu platform yang menyediakan seluruh layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada tahap pertama, INA Digital telah menyediakan layanan-layanan seperti BPJS Kesehatan, pengurusan paspor, serta perpanjangan SIM dan STNK.
“Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru. Setop!” tegas Jokowi.
Kesimpulan
Kritik Presiden Jokowi terhadap pemborosan anggaran untuk pembuatan aplikasi pemerintah merupakan bagian dari upayanya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya negara. Langkah-langkah konkret seperti pengintegrasian digitalisasi pelayanan publik dan peluncuran INA Digital menandai komitmen pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi secara optimal.
