WARTA NUSANTARA – Proses Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara merupakan langkah ambisius yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tahap I dari proyek ini, yang direncanakan selesai pada triwulan akhir 2024, dianggap sebagai fase krusial karena fokus utamanya adalah pembangunan infrastruktur dasar. Kesuksesan Tahap I menjadi penentu bagi kelancaran proyek pemindahan ibu kota ke depan.
Infrastruktur dasar yang telah dibangun dan dioperasikan pada Tahap I mencakup penyediaan air minum, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan persampahan, serta pengelolaan air limbah untuk penduduk pionir. Selain itu, pembangunan sarana utama untuk presiden, pejabat negara, dan aparatur sipil negara juga telah dilakukan untuk mempercepat proses perpindahan pemerintahan ke Nusantara.
Meskipun demikian, tahap awal ini tidak luput dari kelemahan, terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa temuan terkait dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Oleh karena itu, BPK memberikan rekomendasi kepada kedua kementerian tersebut untuk segera menyelesaikan temuan-temuan tersebut sebelum Tahap II dimulai pada tahun 2025.
Untuk memastikan kelancaran Tahap II proyek pemindahan IKN, pemerintah memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan. BPK menemukan beberapa hal terkait dengan Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2022, termasuk kelengkapan dukungan regulasi yang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan ketidakjelasan dalam tugas dan fungsi Tim Transisi yang bertanggung jawab atas pemindahan IKN. Rekomendasi dari BPK menekankan pentingnya mengatur pembagian tugas Tim Transisi dan memperjelas proses bisnis yang terkait.
Kementerian Sekretariat Negara merespons dengan cepat atas rekomendasi tersebut. Pada Semester II 2023, Kepala OIKN membentuk Unit Kerja Kepatuhan dan Hukum, yang bertugas untuk memonitor kelengkapan regulasi. Pengisian SDM telah dilakukan pada tahun 2023, dan Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan telah melakukan monitoring terhadap kelengkapan regulasi melalui Analisa Prioritas dan Bentuk Peraturan Direktif. Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan IKN dapat dimonitor secara efektif.
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Kementerian PUPR pada tahun 2023. Temuan yang sama terkait ketidaktepatan perencanaan dan penganggaran juga ditemukan di sini. Beberapa pembangunan infrastruktur tidak tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang kementerian tersebut, yang kemudian memerlukan penambahan biaya pembangunan infrastruktur yang melebihi alokasi anggaran awal.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu mengkaji ulang dokumen perencanaan dan penganggaran serta merencanakan skema pendanaan pembangunan IKN dengan hati-hati. Kerja sama antara Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PUPR, dan Kementerian Keuangan menjadi kunci dalam mengelola risiko keuangan dan memastikan kelancaran proyek pemindahan IKN ke Tahap II. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan proyek ini dapat terus berjalan sesuai target dan memberikan manfaat yang besar bagi Indonesia di masa depan.
